JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menetapkan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP), sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), dan penghapusan data elektronik. Salah satu target utama penyadapan tersebut adalah nomor telepon Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pengumuman penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026) malam.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Komjen Pol. Asep Safrudin kepada awak media.
Selain LSP, dua perwira tinggi Polri lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH). Dalam perkembangan penyidikan berikutnya, Polri juga menetapkan mantan Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri berinisial SU sebagai tersangka keempat karena diduga berperan memberikan izin penyadapan kepada EH dan ASN.
Langsung Ditahan dan Dicopot dari Jabatan
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Listyo Sigit Prabowo bersama para tersangka lainnya langsung menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri dan Mako Brimob untuk kepentingan pemeriksaan intensif. Sebagai langkah administratif atas kasus hukum ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan menunjuk Letjen TNI Ario Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KSP.
Kronologi dan Modus Operandi
Berdasarkan hasil penyidikan Polri, kasus ini bermula dari laporan seorang anggota kepolisian pada 30 Oktober 2026 yang mengetahui adanya praktik penyadapan tanpa prosedur yang sah. Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan bahwa aksi penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada kurun waktu tahun 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan pemasangan penyadapan dengan memasukkan sejumlah nomor target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dilandasi surat perintah penyidikan atau kepentingan penegakan hukum yang sah.
Selain nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, penyadapan tanpa prosedur ini juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Untuk menghilangkan jejak, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan seluruh berkas hasil sadapan pada komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Barang Bukti dan Jeratan Hukum
Dalam proses pengusutan perkara ini, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi dan tiga saksi ahli. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon genggam, satu unit komputer tablet (iPad), dan empat unit flashdisk. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni:
- Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana masing-masing maksimal 10 tahun dan 6 tahun penjara.
- Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara.
Hingga saat ini, tim penyidik Bareskrim Polri masih terus mendalami motif utama di balik operasi penyadapan ilegal tersebut serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.