JAKARTA – Dinamika ketatanegaraan dan politik nasional kembali memasuki babak krusial pada pekan kedua November 2026. Sorotan publik tertuju pada tindak lanjut dua putusan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia—Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)—yang menguji keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dua putusan yang terbit sepanjang Oktober 2026 tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan pakar hukum tata negara, penyelenggara pemilu, hingga elite parlemen. Meski tidak serta-merta menggugurkan status jabatan Gibran secara otomatis, pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan oleh MA dinilai menciptakan konsekuensi administratif yang serius. Kini, publik menanti langkah eksekusi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta sikap resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang baru saja memasuki masa persidangan baru.
Pertimbangan MK: Tidak Ditemukan Bukti Ijazah SLTA
Rangkaian peristiwa hukum ini bermula dari sidang pengujian dan perselisihan di Mahkamah Konstitusi pada awal bulan lalu. Melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), majelis hakim konstitusi menyatakan permohonan yang diajukan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan sejumlah perseorangan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Dalam amar putusannya, MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan keabsahan syarat pencalonan dalam sengketa hasil pemilihan presiden. Dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil tersebut, MK menegaskan bahwa pihaknya tidak berwenang membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.
Kendati demikian, bagian pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam putusan MK tersebut justru menjadi titik balik yang menyedot perhatian luas. Hakim konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa selama proses persidangan berlangsung, tidak ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari institusi pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan menengah atas di Indonesia. Dokumen certificate of attendance yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran dinilai oleh mahkamah hanya berfungsi sebagai bukti kehadiran mengikuti kegiatan belajar, bukan tanda kelulusan jenjang pendidikan menengah.
Putusan Kasasi MA Batalkan Suket Penyetaraan
Tiga pekan berselang, palu hakim kembali diketuk di Mahkamah Agung. Pada Jumat (30/10/2026), melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh advokat Subhan Palal. Putusan kasasi ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta pada tingkat sebelumnya.
Dalam putusannya, MA mengadili sendiri perkara tersebut dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Majelis hakim kasasi menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D/D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019—yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama Gibran Rakabuming Raka—adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sebagai konsekuensi atas pembatalan tersebut, MA memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut, menarik, serta memusnahkan dokumen surat keterangan tersebut.
Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, seperti dikutip dari Hukumonline, menjelaskan bahwa pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) membawa implikasi yuridis yang mendasar. Merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan kehilangan kekuatan hukumnya sejak semula (ex tunc) dan secara hukum dianggap tidak pernah diterbitkan. Kondisi ini, menurut pandangan sejumlah akademisi, berdampak langsung pada landasan administratif pemenuhan syarat pendidikan saat proses pencalonan dahulu.
Tenggat Waktu 14 Hari Kerja di Kemendikdasmen
Sorotan tajam kini mengarah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku instansi penerbit dokumen yang dibatalkan. Hingga akhir pekan lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa kementeriannya belum memproses pencabutan suket tersebut karena masih menunggu pengiriman salinan resmi putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
Namun, laporan Kompas.com menggarisbawahi adanya tenggat waktu hukum yang mengikat bagi pejabat tata usaha negara. Merujuk pada Putusan MK Nomor 280/PUU-XXIV/2026, setiap putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) wajib dieksekusi oleh pejabat terkait dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Dengan diucapkannya putusan pada 30 Oktober 2026, batas waktu pelaksanaan amar putusan MA tersebut akan jatuh pada pertengahan November 2026.
Parlemen Mulai Bersidang, Respons KPU dan Langkah Polri
Di Senayan, bola panas putusan MA mulai bergulir seiring berakhirnya masa reses anggota dewan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat memberikan keterangan pada Senin (9/11/2026), menjelaskan bahwa pimpinan DPR belum dapat menindaklanjuti berbagai surat masuk dan aspirasi masyarakat terkait putusan MA selama masa reses berlangsung. Menurut Dasco, seluruh surat dan mekanisme kelembagaan baru dapat dibahas setelah Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 resmi dibuka pada Selasa (10/11/2026), sembari menunggu salinan utuh putusan kasasi tiba di meja pimpinan dewan.
Di sisi lain, dorongan untuk menggunakan instrumen konstitusional mulai disuarakan dari dalam parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, berpandangan bahwa kombinasi temuan fakta persidangan di MK dan pembatalan administratif di MA sudah cukup menjadi pijakan bagi DPR untuk mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memilih bersikap tenang menyikapi dinamika hukum pascaputusan kasasi. Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa lembaganya tidak merasa khawatir dengan adanya pembatalan suket oleh MA. Ia menyatakan bahwa seluruh tahapan verifikasi syarat administrasi bakal pasangan calon pada Pemilihan Presiden 2024 telah dijalankan oleh KPU secara prosedural berdasarkan dokumen resmi yang berlaku dan diterbitkan oleh instansi berwenang pada saat pendaftaran berlangsung.
Perkembangan perkara ini juga merambah ke ranah pidana. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dilaporkan telah mulai mendalami aduan masyarakat mengenai dugaan pemalsuan dokumen pendidikan yang mencuat ke publik. Penyidik kepolisian menjadikan salinan pertimbangan putusan MK serta amar putusan kasasi MA sebagai salah satu bahan rujukan awal dalam proses penyelidikan guna memverifikasi ada tidaknya unsur tindak pidana dalam penerbitan maupun penggunaan dokumen penyetaraan tersebut.
Dengan dimulainya masa persidangan DPR hari ini serta semakin dekatnya tenggat waktu eksekusi putusan di Kemendikdasmen, pekan-pekan mendatang akan menjadi penentu bagaimana lembaga eksekutif dan legislatif merespons konsekuensi hukum dari dua putusan peradilan tertinggi di tanah air tersebut.