Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, secara resmi memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan. Keputusan itu disampaikan langsung melalui sambungan telepon ketika Purbaya sedang memimpin rapat bersama Komite IV DPD di Jakarta. Tak lama setelah itu, Prabowo melantik Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, sebagai pengganti. Pergantian mendadak ini mengejutkan banyak pihak karena Purbaya baru setahun menjabat sejak dilantik pada September 2025.
Langkah pencopotan Purbaya disebut berkaitan dengan kebijakan internal yang ia lakukan, termasuk merombak ratusan pejabat di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Kebijakan tersebut memicu ketegangan dengan sejumlah pejabat yang memiliki kedekatan dengan Presiden. Meski demikian, pihak Istana menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan hal yang lumrah dalam pemerintahan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menambahkan bahwa keputusan reshuffle tidak selalu mencerminkan kegagalan kinerja, melainkan lebih kepada kecocokan arah kebijakan dan gaya komunikasi antara Presiden dan menteri.
Reaksi atas pencopotan ini beragam. Pasar keuangan menyambut positif pergantian tersebut karena dianggap dapat memulihkan kepercayaan terhadap kebijakan fiskal. Investor menilai Suahasil Nazara memiliki rekam jejak yang lebih stabil dan mampu menjaga konsistensi kebijakan fiskal. Namun, kritik muncul terkait cara pemecatan yang dilakukan lewat telepon. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai metode itu tidak etis dan tidak mencerminkan penghormatan terhadap pejabat negara. Di sisi lain, keluarga Purbaya juga menanggapi dengan nada emosional. Putranya, Yudo Achilles Sadewa, menulis di media sosial tentang beratnya beban kerja ayahnya dan kerasnya birokrasi yang dihadapi.
Purbaya sendiri dikenal sebagai ekonom yang cukup vokal dan berani mengambil langkah reformasi. Sebelum menjabat Menteri Keuangan, ia memiliki rekam jejak panjang sebagai akademisi dan pejabat publik. Selama setahun masa jabatannya, ia mendorong kebijakan fiskal yang lebih transparan serta berusaha memperkuat penerimaan negara melalui reformasi pajak. Namun, kebijakan tersebut sering kali menimbulkan resistensi dari kalangan birokrasi yang merasa terganggu dengan perubahan besar yang ia lakukan.
Suahasil Nazara, penggantinya, dikenal sebagai birokrat yang lebih tenang dan komunikatif. Sebagai Wakil Menteri Keuangan, ia sering menjadi jembatan komunikasi antara kementerian dan pihak eksternal, termasuk DPR dan pelaku pasar. Dengan pengangkatannya, diharapkan stabilitas kebijakan fiskal dapat terjaga, sekaligus meredakan ketegangan internal yang sempat muncul di bawah kepemimpinan Purbaya.
Pengamat politik menilai pencopotan ini sebagai salah satu reshuffle paling mengejutkan dalam pemerintahan Prabowo. Bukan hanya karena waktunya yang mendadak, tetapi juga karena cara penyampaiannya yang dianggap kurang menghormati pejabat negara. Meski begitu, langkah ini menunjukkan bahwa Presiden ingin memastikan tim ekonominya berjalan seiring dengan arah kebijakan politik yang ia tetapkan.
Dari sisi ekonomi, pergantian ini menandai babak baru dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Tantangan besar menanti Suahasil, mulai dari menjaga defisit anggaran, mengendalikan utang, hingga memastikan penerimaan pajak tetap optimal. Selain itu, ia juga harus melanjutkan reformasi yang sempat menimbulkan kontroversi, dengan pendekatan yang lebih halus dan komunikatif agar tidak menimbulkan resistensi berlebihan.
Secara politik, pencopotan Purbaya memperlihatkan dinamika internal pemerintahan yang terus bergerak cepat. Presiden Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa setiap menteri tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjaga harmoni dengan visi politiknya. Hal ini menegaskan bahwa posisi menteri bukan sekadar jabatan teknis, melainkan juga bagian dari strategi politik yang lebih luas.
Dengan berakhirnya masa jabatan Purbaya, publik kini menunggu bagaimana Suahasil Nazara akan menjalankan tugas barunya. Apakah ia mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus melanjutkan reformasi yang sudah dimulai, atau justru mengambil pendekatan berbeda yang lebih kompromistis. Yang jelas, pergantian ini menjadi sorotan besar dan akan terus dianalisis oleh para pengamat politik maupun ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.
Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo berada dalam fase konsolidasi, di mana setiap kebijakan dan posisi pejabat harus selaras dengan arah besar yang ditetapkan Presiden. Purbaya mungkin meninggalkan jabatan dengan cara yang mengejutkan, tetapi jejak kebijakan dan keberaniannya dalam mendorong reformasi akan tetap menjadi bagian dari catatan perjalanan ekonomi Indonesia.