Purwokerto, 20 Agustus 2026 – Kota yang biasanya tenang di kaki Gunung Slamet mendadak geger. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., bersama sejumlah pejabat kampus. Penangkapan berlangsung di Purwokerto dan Jakarta, dengan total 14 orang diamankan. Publik terperangah, sebab kasus ini menyentuh institusi pendidikan tinggi negeri yang selama ini dikenal sebagai kebanggaan masyarakat Banyumas.
KPK menduga adanya praktik suap dalam penerimaan mahasiswa baru, terutama di Fakultas Kedokteran. Modus yang digunakan adalah pemberian setoran hingga ratusan juta rupiah agar calon mahasiswa bisa diterima. Dalam OTT tersebut, penyidik menyita uang tunai yang diduga hasil transaksi ilegal. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pola setoran ini sudah berlangsung beberapa tahun, melibatkan jaringan internal kampus, dan dilakukan secara sistematis.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa kasus ini mencederai integritas dunia pendidikan. “Transaksional sudah terjadi saat mahasiswa baru membuka gerbang masuk kampus. Gerbang yang semestinya menjadi gapura cita-cita dan masa depan bangsa,” ujarnya. Pernyataan itu menggambarkan betapa seriusnya dampak kasus ini, bukan hanya bagi Unsoed, tetapi juga bagi dunia pendidikan Indonesia secara keseluruhan.
Akhmad Sodiq sendiri dikenal sebagai akademisi senior. Lahir di Batang pada 28 Januari 1969, ia menempuh pendidikan S1 di Fakultas Peternakan Unsoed, lalu melanjutkan studi S2 di Georg-August University Göttingen Jerman, dan S3 di Kassel University Jerman. Karier akademiknya panjang, pernah menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik periode 2018–2022, kemudian terpilih sebagai Rektor periode 2022–2026, dan baru saja dilantik kembali untuk periode 2026–2030. Sosoknya dikenal luas di kalangan akademisi, dianggap visioner dalam pengembangan riset peternakan, dan aktif menjalin kerja sama internasional. Namun kini, reputasi itu runtuh seketika.
Mahasiswa Unsoed menyatakan kekecewaan mendalam. Seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran mengatakan, “Kami masuk dengan perjuangan, belajar keras, ikut tes resmi. Mendengar kabar bahwa ada jalur uang ratusan juta untuk bisa masuk, rasanya sangat menyakitkan.” Suara serupa muncul dari dosen muda yang merasa integritas kampus tercoreng. “Kami mengajar dengan idealisme, tapi ternyata pintu masuk kampus bisa dibeli. Ini merusak moral akademik,” ujarnya.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas. Publik menyoroti bahwa praktik suap dalam penerimaan mahasiswa bukan hanya merugikan calon mahasiswa yang berhak, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan tinggi. Orang tua yang selama ini menaruh harapan besar pada Unsoed merasa dikhianati. Di media sosial, tagar #UnsoedTercoreng dan #OTTRektorUnsoed menjadi trending, memperlihatkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap kasus ini.
KPK menegaskan akan mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan lebih luas di lingkungan kampus. Pemeriksaan intensif dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sejumlah pejabat kampus yang ikut diamankan kini berstatus saksi, sementara rektor dan wakil rektor menjadi tersangka utama.
Dampak kasus ini tidak hanya berhenti pada ranah hukum. Dunia akademik kini menghadapi krisis kepercayaan. Mahasiswa mempertanyakan integritas sistem penerimaan, dosen mempertanyakan kepemimpinan, dan masyarakat mempertanyakan komitmen kampus terhadap nilai-nilai kejujuran. Unsoed, yang selama ini dikenal sebagai kampus rakyat dengan biaya relatif terjangkau, kini harus berjuang keras memulihkan nama baiknya.
Pakar pendidikan menilai bahwa kasus ini adalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Praktik suap dalam penerimaan mahasiswa bukan hal baru, meski jarang terungkap. “Kasus Unsoed menunjukkan bahwa korupsi bisa masuk ke ruang paling sakral: pendidikan. Ini harus menjadi momentum untuk reformasi besar-besaran,” kata seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada.
Di Purwokerto, suasana kampus berubah drastis. Mahasiswa berkumpul di halaman, berdiskusi, sebagian menggelar aksi damai menuntut transparansi. Spanduk bertuliskan “Selamatkan Unsoed dari Korupsi” terbentang di depan gerbang kampus. Para alumni pun angkat suara, menyatakan keprihatinan dan mendesak agar kampus segera melakukan pembenahan.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menteri Nadiem Anwar Makarim menyatakan akan menunggu proses hukum, namun menegaskan bahwa kementerian tidak akan mentolerir praktik korupsi di perguruan tinggi. “Integritas adalah fondasi pendidikan. Jika fondasi itu runtuh, maka seluruh bangunan akan roboh,” katanya.
Liputan panjang ini menggambarkan bagaimana sebuah kasus OTT tidak hanya menyangkut angka uang dan nama pejabat, tetapi juga menyangkut masa depan ribuan mahasiswa, reputasi sebuah kampus, dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Dari ruang kelas hingga ruang sidang pengadilan, dari Purwokerto hingga Jakarta, gema kasus ini akan terus terdengar.