Jakarta – Rabu 3 Juni 2026, suasana di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat berubah drastis. Sejak dini hari, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di gedung tersebut. Aksi ini berlangsung hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Pergantian pimpinan dan penggeledahan yang berdekatan waktunya menimbulkan sorotan tajam publik, terutama karena keduanya terkait dengan dugaan penyimpangan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG yang digadang sebagai salah satu program unggulan pemerintah untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui, belakangan memang diterpa isu serius. Beredar kabar adanya praktik jual beli titik dapur MBG (SPPG) serta indikasi korupsi dalam pengelolaan anggaran. Bahkan sebelum pencopotan pimpinan, sempat muncul isu operasi tangkap tangan terhadap pejabat BGN. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa tata kelola program MBG perlu diaudit secara menyeluruh.
Penggeledahan dimulai sekitar pukul 02.00 WIB dengan pengamanan ketat dari aparat TNI-Polri. Pegawai BGN tidak diperkenankan masuk ke lantai atas, sementara pagar depan kantor ditutup rapat. Ruang pimpinan BGN menjadi fokus pemeriksaan, meski hingga siang hari Kejagung belum merinci barang bukti yang disita. Konferensi pers resmi dijadwalkan sore nanti untuk menjelaskan hasil penggeledahan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo telah menunjuk pimpinan baru BGN. Nanik S. Deyang dipercaya sebagai Kepala BGN, didampingi Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai wakil kepala. Pemerintah menegaskan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari evaluasi tata kelola dan tidak akan mengganggu jalannya program MBG. Namun, publik tetap menaruh perhatian besar, mengingat kualitas makanan dan kedisiplinan distribusi MBG sebelumnya sudah menuai kritik.
Pergantian pimpinan yang cepat, ditambah penggeledahan yang berlangsung intensif, menandai babak baru dalam perjalanan BGN. Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga integritas program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Semua mata kini tertuju pada hasil investigasi Kejagung dan bagaimana pimpinan baru BGN akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis.