Bekasi – Sebuah video viral merekam momen menegangkan saat Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, diancam dengan senjata tajam oleh seorang pedagang kaki lima (PKL) saat memimpin operasi penertiban di wilayah Teluk Pucung, Bekasi Utara, Minggu (8/2/2026).
Detik-detik Menegangkan
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat suasana tegang saat petugas gabungan TNI-Polri sedang menertibkan reklame dan gudang penyimpanan kelapa milik pedagang. Tiba-tiba, seorang pria berbaju merah bernama Barmizon (60), yang merupakan pedagang es kelapa, datang dengan marah sambil mengumpat.
Pria tersebut kemudian masuk ke sebuah ruko dan keluar membawa sebilah golok. Dengan senjata tajam di tangan, ia berjalan cepat menghampiri rombongan Wali Kota sambil mengancam.
“Awas pak, awas pak wali,” terdengar teriakan perekam video yang menyaksikan adegan tersebut.
Melihat ancaman itu, Tri Adhianto dengan tenang menjauh dari lokasi. Beberapa petugas yang berada di dekatnya langsung bereaksi cepat menahan dan menenangkan pria bersenjata tersebut sebelum kejadian berakhir tragis.
Respons Wali Kota: Fokus pada Penegakan Aturan, Bukan Ancaman
Menanggapi insiden yang sempat menghebohkan warganet ini, Tri Adhianto justru menunjukkan sikap dewasa dan profesional. Ia menegaskan bahwa penertiban dilakukan setelah proses imbauan panjang kepada para pedagang.
“Tentu sudah ada imbauan sebelumnya. Saya minta petugas melakukan secara persuasif. Tugas saya memastikan negara hadir untuk menegakkan aturan,” kata Tri saat dikonfirmasi media, Minggu (8/2/2026).
Yang mengejutkan, Wali Kota yang akrab disapa Mas Tri ini justru mengaku tidak merasa khawatir dengan ancaman fisik yang dialaminya. Kekuatiran utamanya justru tertuju pada budaya pembiaran pelanggaran aturan di masyarakat.
“Saya bukan khawatir kepada goloknya, tetapi khawatir jika masyarakat sering melanggar peraturan dan ini akan menjadi kebiasaan. Lama-lama jadi pembiaran, akhirnya para pelanggar merasa dirinya paling benar,” ujarnya.
Tri menjelaskan bahwa kemarahan pelanggar sering muncul akibat akumulasi pembiaran selama bertahun-tahun ketika aturan tidak pernah ditegakkan secara konsisten.
Memaafkan Pelaku Sebelum Minta Maaf
Dalam unggahan di akun Instagram resminya @mastriadhianto, Tri membagikan pemikirannya tentang penegakan hukum di tengah dinamika sosial.
“Saya memahami beragam respons masyarakat atas kejadian di lapangan. Namun perlu saya tegaskan, penegakan aturan harus dilakukan secara persuasif. Itulah mengapa aparat hadir untuk menjaga stabilitas, bukan untuk bertindak represif,” tulisnya.
Lebih mengejutkan lagi, Tri mengaku sudah memaafkan pelaku ancaman bahkan sebelum pria itu mengucapkan permintaan maaf.
“Sebelum dia mengucapkan maaf juga sudah saya maafkan,” katanya dengan tenang.
Tri juga menegaskan bahwa pihaknya tidak membuat laporan ke kepolisian terkait insiden ini. Ia meminta masyarakat menyikapi penegakan aturan dengan dewasa dan tanggung jawab bersama.
Pujian Publik dan Gelar “Pahlawan”
Netizen di berbagai platform media sosial memuji keberanian dan ketenangan Tri Adhianto menghadapi situasi berbahaya tersebut. Banyak yang menyebutnya sebagai “pahlawan” karena tetap berkomitmen menegakkan aturan meski dalam kondisi mengancam jiwa.
“Ini bukti pemimpin yang benar-benar turun ke lapangan, bukan cuma duduk di kantor,” komentar salah satu warganet.
“Dia diancam golok masih tenang dan fokus pada pesan moral tentang pentingnya penegakan hukum. Salut!” tulis akun lain.
Tindak Lanjut: Demo Sopir Angkot
Ironisnya, hanya dua hari setelah insiden pengancaman golok, Wali Kota Bekasi kembali menghadapi tantangan baru. Sebanyak 300 sopir angkot menggelar demonstrasi menolak kehadiran Bus Trans Beken yang baru diluncurkan, Selasa (10/2/2026).
Para sopir angkot memblokade Jalan Ahmad Yani di depan Stadion Patriot Candrabhaga, menuntut pemerintah menghentikan operasional bus tersebut karena khawatir merusak pendapatan mereka. Akibatnya, lima trayek angkot tidak beroperasi dan lalu lintas di sebagian Bekasi lumpuh.
Tri Adhianto kembali menunjukkan sikap tenang, menyebut aksi demonstrasi sebagai “dinamika biasa” dalam proses pembangunan transportasi publik yang lebih modern.