BOYOLALI – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (18/10/2026). Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua MPR RI Ir. Bambang Wuryanto, MBA memaparkan pentingnya pemahaman tugas negara serta akar sejarah Pancasila di hadapan ratusan kader partai.
Acara yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 13.45 WIB ini dihadiri oleh jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Angkatan I Se-Jawa Tengah, yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Kehadiran mereka menjadi bentuk komitmen kuat dalam mengawal dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di tingkat akar rumput (grassroots).
Empat Tugas Pokok Negara terhadap Rakyat
Dalam pemaparannya, pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini memfokuskan pembahasan pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menjabarkan empat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama negara kepada rakyatnya:
- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Aspek pertahanan, keamanan, dan perlindungan hak warga negara).
- Memajukan kesejahteraan umum (Aspek pembangunan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar, dan jaminan sosial).
- Mencerdaskan kehidupan bangsa (Aspek pendidikan yang merata, berkualitas, dan mudah diakses).
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Aspek politik luar negeri yang bebas aktif).
Menelusuri Akar Sejarah Pancasila
Bambang Wuryanto mengingatkan para kader bahwa tugas-tugas negara tersebut berakar kuat pada nilai Pancasila yang digali oleh Bung Karno. Ia mengulas kembali momen bersejarah pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar negara: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan.
“Bung Karno kemudian menyarankan agar kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan. Bahkan dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu Gotong Royong,” ujarnya.
Proses sejarah tersebut berlanjut melalui Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, hingga akhirnya disepakati rumusan final Pancasila yang sah secara konstitusional pada 18 Agustus 1945.
Gotong Royong Politik di Tingkat Akar Rumput. Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa sejarah perumusan bangsa mengajarkan bahwa kesejahteraan dan perlindungan rakyat hanya bisa dicapai melalui persatuan dan gotong royong politik yang inklusif. Semangat gotong royong inilah yang harus menjadi mesin penggerak bagi struktural partai. Di akhir sesi, para kader PAC PDI Perjuangan Jawa Tengah dibekali dengan tiga langkah implementasi nyata yang harus dilakukan di wilayah masing-masing:
- Mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa di tingkat kecamatan maupun desa.
- Menjadi pelopor kedamaian dengan aktif menjaga keamanan, ketertiban, dan toleransi antarumat beragama di lingkungan masyarakat.
- Mengaktifkan posko aduan sebagai wadah gotong royong untuk membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi atau membutuhkan akses pelayanan publik
Melalui sosialisasi ini, para kader diharapkan tidak hanya memahami teori kebangsaan, tetapi mampu menjadi perpanjangan tangan negara dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi secara nyata.